Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan rasionalisasi pegawai negeri di daerah masih terhambat dan membutuhkan ketegasan pemimpin daerah dalam membatasi rekrutmen pegawai.
"Itu mesti tegas kepala daerahnya," katanya di Jambi, Jumat.
Menurut Gamawan, beberapa hambatan yang terjadi dalam rasionalisasi pegawai adalah adanya rekrutmen pegawai honorer yang kadang-kadang tidak diperlukan. Selain itu juga menumpuknya pegawai di bagian administratif.
"Kalau pegawai honor itu tidak perlu, tidak usah diangkat pegawai baru, kemudian kalau ada pensiun tenaga administratif yang bisa disederhanakan tidak usah diganti lagi," katanya.
Namun demikian, menurut dia, sampai saat ini pihaknya tidak ada rencana merampingkan PNS dengan pemecatan. "Tidak-tidak, tunggu aja sampai pensiun," katanya
Selain masalah rasionalisasi, Gamawan juga mengatakan adanya ketimpangan jumlah PNS di daerah dengan di kota-kota. Menurut dia, banyak pegawai PNS yang memilih bekerja di kota dibandingkan di daerah.
Hal ini membuat PNS bertumpuk di kota, sementara daerah kekurangan. Menurut Gamawan, salah satu perpindahan PNS ke kota terutama karena mengikuti suami yang bekerja di kota.
Gamawan mengatakan, akibat dari banyaknya PNS yang terus menumpuk, Anggaran Pendapatan dan Belabja Daerah lebih banyak dihabiskan untuk membayar pengeluaran rutin gaji pegawai dibandingkan belanja modal untuk pembangunan daerah.
Saat ini menurut Gamawan, rata-rata APBD secara nasional 54 persen dihabiskan untuk belanja rutin. Sedangkan sisanya untuk belanja modal.
Hal ini membuat anggaran untuk pembangunan di daerah tidak cukup banyak, sehingga kurang mendorong secara optimal pembangunan ekonomi di daerah. Demikian catatan online Recehan internet tentang Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
"Itu mesti tegas kepala daerahnya," katanya di Jambi, Jumat.
Menurut Gamawan, beberapa hambatan yang terjadi dalam rasionalisasi pegawai adalah adanya rekrutmen pegawai honorer yang kadang-kadang tidak diperlukan. Selain itu juga menumpuknya pegawai di bagian administratif.
"Kalau pegawai honor itu tidak perlu, tidak usah diangkat pegawai baru, kemudian kalau ada pensiun tenaga administratif yang bisa disederhanakan tidak usah diganti lagi," katanya.
Namun demikian, menurut dia, sampai saat ini pihaknya tidak ada rencana merampingkan PNS dengan pemecatan. "Tidak-tidak, tunggu aja sampai pensiun," katanya
Selain masalah rasionalisasi, Gamawan juga mengatakan adanya ketimpangan jumlah PNS di daerah dengan di kota-kota. Menurut dia, banyak pegawai PNS yang memilih bekerja di kota dibandingkan di daerah.
Hal ini membuat PNS bertumpuk di kota, sementara daerah kekurangan. Menurut Gamawan, salah satu perpindahan PNS ke kota terutama karena mengikuti suami yang bekerja di kota.
Gamawan mengatakan, akibat dari banyaknya PNS yang terus menumpuk, Anggaran Pendapatan dan Belabja Daerah lebih banyak dihabiskan untuk membayar pengeluaran rutin gaji pegawai dibandingkan belanja modal untuk pembangunan daerah.
Saat ini menurut Gamawan, rata-rata APBD secara nasional 54 persen dihabiskan untuk belanja rutin. Sedangkan sisanya untuk belanja modal.
Hal ini membuat anggaran untuk pembangunan di daerah tidak cukup banyak, sehingga kurang mendorong secara optimal pembangunan ekonomi di daerah. Demikian catatan online Recehan internet tentang Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.