Para warga miskin di Surabaya bisa sedikit bernafas lega
Para warga miskin di Surabaya bisa sedikit bernafas lega karena pada tahun ini Pemkot Surabaya berencana akan menaikan anggaran dana kesehatan bagi mereka. Total dana yang diperuntukkan bagi warga miskin mencapai Rp54 Miliar. Gerojokan dana itu di luar anggaran bagi warga miskin yang terdaftar dalam Jaminan Kesahatan Masyarakat (Jamkesmas).
Dana sebesar Rp54 Miliar itu nantinya akan disalurkan melalui tiga instansi yakni Dinas Kesehatan (Dinkes), RSUD dr Soewandhie,dan RS Bakti Dharma Husada (BDH). Dinkes akan mendapatkan dana sebesar Dinkes sebesar Rp27 miliar. Anggaran ini naik Rp7 miliar dibanding tahun 2010. RSUD dr Soewandhie sebesar Rp21 miliar, naik Rp6 miliar dibanding tahun 2010. Dan RSUD BDH mendapatkan alokasi Rp8 miliar.
“Anggaran ini sangat besar. Kami tidak ingin pelayanan buruk dan ada keluhan kembali,” kata Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Baktiono kemarin. Kenaikan ini menurut Baktiono sebagai upaya meminimalisir adanya kekurang anggaran. Sebab, pada 2010 Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pernah kelimpungan karena anggaran di RSUD Soewandhie sudah habis sebelum tahun anggaran berakhir,tepatnya di bulan Oktober. Sehingga dalam dua bulan berikutnya, yakni November dan Desember,RS bingung untuk melayani pasien miskin. Bahkan RSUD sempat pontangpanting mencari dana hutangan.
Sementara upaya untuk memindahkan alokasi dana jamkesmas non-kuota dari Dinkes ke RSUD dr Soewandhie tidak bisa dilaksanakan karena berbeda nomenklaturnya.“ Kami berharap tidak ada keluhan kekurangan dana. Anggaran sudah sangat banyak,”ungkap dia. Baktiono mengaku, pihaknya belum mengetahui secara pasti, anggaran tersebut bisa dipakai untuk penanganan berapa pasien jamkesmas non-kuota. Namun menurut dia, kenaikan anggaran ini merupakan salah satu program yang digagas Pemkot-DPRD dalam kepeduliannya menangani pelayanan kesehatan pasien miskin.Untuk anggaran Dinkes, ungkap Politisi PDIP ini, sebagian anggaran akan dipergunakan untuk membayar hutang. Karena hutang Dinkes pada 2010 masih banyak.
“Hutang itu dilakukan pada RS swasta,”aku dia. Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Masduki Toha menambahkan salah satu konsentrasi komisi D adalah mengawal pelayanan kesehatan bagi pasien miskin. “Kami tidak ingin ada pasien miskin yang tidak bisa berobat,”katanya. Masduki menuturkan, pihaknya siap menambah alokasi anggaran jika jumlah sebesar Rp54 miliar ternyata masih kurang.
Kalau kurang nanti akan kita tambah lewat PAK (Perubahan Anggaran Keuangan),”ucap dia. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya, Esty Martiana Rachmie mengatakan, pihaknya berharap DPRD mengabulkan permintaan anggaran yang diajukan. Sebab, dengan anggaran itu maka pelayanan kepada masyarakat miskin bisa dilakukan dengan baik. “Kami akan menggunakan anggaran dengan baik,”katanya. Demikian catatan online Recehan internet yang berjudul Para warga miskin di Surabaya bisa sedikit bernafas lega.
Dana sebesar Rp54 Miliar itu nantinya akan disalurkan melalui tiga instansi yakni Dinas Kesehatan (Dinkes), RSUD dr Soewandhie,dan RS Bakti Dharma Husada (BDH). Dinkes akan mendapatkan dana sebesar Dinkes sebesar Rp27 miliar. Anggaran ini naik Rp7 miliar dibanding tahun 2010. RSUD dr Soewandhie sebesar Rp21 miliar, naik Rp6 miliar dibanding tahun 2010. Dan RSUD BDH mendapatkan alokasi Rp8 miliar.
“Anggaran ini sangat besar. Kami tidak ingin pelayanan buruk dan ada keluhan kembali,” kata Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Baktiono kemarin. Kenaikan ini menurut Baktiono sebagai upaya meminimalisir adanya kekurang anggaran. Sebab, pada 2010 Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pernah kelimpungan karena anggaran di RSUD Soewandhie sudah habis sebelum tahun anggaran berakhir,tepatnya di bulan Oktober. Sehingga dalam dua bulan berikutnya, yakni November dan Desember,RS bingung untuk melayani pasien miskin. Bahkan RSUD sempat pontangpanting mencari dana hutangan.
Sementara upaya untuk memindahkan alokasi dana jamkesmas non-kuota dari Dinkes ke RSUD dr Soewandhie tidak bisa dilaksanakan karena berbeda nomenklaturnya.“ Kami berharap tidak ada keluhan kekurangan dana. Anggaran sudah sangat banyak,”ungkap dia. Baktiono mengaku, pihaknya belum mengetahui secara pasti, anggaran tersebut bisa dipakai untuk penanganan berapa pasien jamkesmas non-kuota. Namun menurut dia, kenaikan anggaran ini merupakan salah satu program yang digagas Pemkot-DPRD dalam kepeduliannya menangani pelayanan kesehatan pasien miskin.Untuk anggaran Dinkes, ungkap Politisi PDIP ini, sebagian anggaran akan dipergunakan untuk membayar hutang. Karena hutang Dinkes pada 2010 masih banyak.
“Hutang itu dilakukan pada RS swasta,”aku dia. Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Masduki Toha menambahkan salah satu konsentrasi komisi D adalah mengawal pelayanan kesehatan bagi pasien miskin. “Kami tidak ingin ada pasien miskin yang tidak bisa berobat,”katanya. Masduki menuturkan, pihaknya siap menambah alokasi anggaran jika jumlah sebesar Rp54 miliar ternyata masih kurang.
Kalau kurang nanti akan kita tambah lewat PAK (Perubahan Anggaran Keuangan),”ucap dia. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya, Esty Martiana Rachmie mengatakan, pihaknya berharap DPRD mengabulkan permintaan anggaran yang diajukan. Sebab, dengan anggaran itu maka pelayanan kepada masyarakat miskin bisa dilakukan dengan baik. “Kami akan menggunakan anggaran dengan baik,”katanya. Demikian catatan online Recehan internet yang berjudul Para warga miskin di Surabaya bisa sedikit bernafas lega.